Tapanuli Selatan, Busernet.co.id || Samsul Bahri Hsb Wartawan salah satu media online meminta dan mendesak Aparat Penegakan Hukum (APH) memanggil dan memeriksa Pj Kepala desa (Kades) Situmbaga Fitryah Afiatul Rahma yang diduga telah menyalahgunakan Jabatan dan wewenangnya.
Desakan ini terkait dugaan adanya realisasi keuangan Dana desa (DD) tahun anggaran 2023 lalu yang diduga kuat penuh mark up.
Berikut penggunaan DD TA 2023 yang diduga mark up :
1. Pemeliharaan lumbung desa (pemeliharaan tanaman toga) realisasinya tahap satu Rp.6.265.000.
2. Pemeliharaan lumbung desa (pembuatan pagar toga) realisasinya tahap dua Rp.29.855.000.
3. Rehab jembatan gantung realisasinya tahap dua Rp.26.586.000.
4. Rehab jembatan gantung realisasinya tahap tiga Rp.54.612.000. Penggunaan DD pada rehab jembatan gantung tahap tiga ini diduga fiktif karena pengakuan seorang oknum BPD Situmbaga dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya realisasi kegiatan tersebut. Oknum BPD tersebut juga mengaku, stempel dan tanda tangannya ada yang dipalsukan.
Dengan tegas Samsul meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun mengusut tuntas indikasi korupsi dan dugaan adanya pemalsuan stempel maupun tanda tangan, pasalnya menurut Samsul, sudah selayaknya APH bertindak tegas terhadap oknum yang diduga telah merugikan negara dan masyarakat.
“Kami hanya memberikan informasi, semoga ini dapat dijadikan awal pintu masuk bagi APH, bisa jadi dasar untuk memanggil dan memeriksa oknum Pj kades tersebut.”
“Panggil dan periksa, jika terbukti tangkap dan penjarakan,” kata Samsul.
Sebelumnya, media ini sudah memberitakan semua dugaan tentang DD Situmbaga TA 2023 dengan judul :
“Bupati Tapsel Diminta Perintahkan Inspektorat Turun Mengaudit Seluruh Penggunaan DD TA 2023”.
Sebelumnya lagi dengan judul :
“Penggunaan DD SitumbagaTA 2023 Ditengarai Jadi Ajang Korupsi”.
(Rahim)
