Padang Lawas Utara, busernet.co.id || Pj Bupati Padang Lawas Utara Menghadiri Acara Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Padang Lawas Utara Masa Khidmat 2023-2028,
Penjabat (Pj) Bupati Padang Lawas Utara Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., menghadiri acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara Masa Khidmat 2023-2028, bertempat di Aula Masjid Raya Gunungtua, Sabtu (09/03/2024).
Acara tersebut turut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Makmur Harahap, ST., MM., Pabung Paluta 0212/TS Mayor Inf. Takbir Dahalu, Kapolsek Padang Bolak AKP Harun Manurung, SH., Danramil 05/PB Kapten Inf. Jungkarnaen Siregar, MM., Pimpinan OPD, Kabag Kesra, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Penjabat (Pj) Bupati Padang Lawas Utara Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., dalam sambutannya mengucapkan mengucapkan selama atas Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara Masa Khidmat 2023-2028.
“Dengan iringan doa dan harapan semoga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara dapat lebih meningkatkan eksistensi dan perannya dalam memacu akselerasi pembangunan Kabupaten
Padang Lawas Utara guna terwujudnya kemajuan dan kemandirian daerah seta kesejahteraan masyarakat secara material maupun spritual” harap beliau.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama dan cendikiawan islam di Indonesia, untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
“Saya berharap para pemimpin dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menjadi panutan yang dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat serta menjadi garda terdepan dalam pengamalan ajaran agama islam di masyarakat” pesan beliau.
Beliau juga menghimbau Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara hendaknya melakukan evaluasi dan intropeksi untuk senantiasa meningkatkat eksistensi dan peranannya, sehingga keberadaannya akan semakin dirasakan manfaatnya dan mendapatkan legitimasi dari seluruh komponen masyarakat maupun dari pemerintah dan stakeholder pembangunan lainnya.
