Bekasi, busernet.co.id // Ribuan anak di Kota Bekasi dikabarkan belum mendapatkan sekolah, seperti yang terungkap dalam pertemuan perwakilan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi dengan anggota DPRD, Rabu (17/7).
Pertemuan tersebut mengungkap banyak fakta, salah satunya dugaan adanya siswa titipan oleh oknum anggota dewan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kita menemukan di lapangan masih ada beberapa siswa yang masih ditahan karena dijanjikan oleh anggota dewan untuk bisa masuk negeri.
Sebanyak 40 siswa per kelas pun kajian kita sudah cukup panjang,” ungkap Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly.
Ayung menambahkan, pengalaman tahun lalu menunjukkan jumlah siswa dalam satu kelas membludak hingga 48 sampai 52 siswa.
Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, membludaknya jumlah siswa dalam satu rombongan belajar ini sebagian besar disebabkan oleh titipan dari oknum anggota DPRD dan pejabat Pemkot Bekasi.
BMPS meminta agar tidak ada lagi tambahan siswa baru di SMP negeri melebihi kesepakatan dengan Pemkot Bekasi sebanyak 40 siswa per kelas.
Jumlah ini disepakati lantaran Pemkot Bekasi belum mampu menjalankan ketentuan sesuai Permendikbud sebanyak 32 siswa per kelas.
Tahun ini, ada kabar bahwa upaya menambah kuota siswa di SMP negeri kembali terjadi, sehingga melebihi 40 siswa per kelas.
Kondisi ini membuat keberadaan SMP swasta di Kota Bekasi kurang diminati.
“Hasil dari yang kita sampaikan, kita minta penerimaan siswa ditutup dan beliau sepakat.
Cuma minta solusi bagaimana siswa yang belum sekolah, kita sampaikan sekolah swasta siap menampung anak-anak miskin dan digratiskan,” tambah Ayung.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal, mengakui bahwa minat masyarakat memilih SMP negeri masih sangat tinggi karena sekolah gratis dan kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas untuk membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.
Mendengar paparan dari BMPS, Faisal menekankan pentingnya penyetaraan antara sekolah negeri dan swasta, terutama terkait biaya pendidikan. Dalam hal ini, diperlukan kehadiran pemerintah.
“Pesan saya hanya satu, bagaimana anak yang tidak mampu bisa diterima, entah itu di negeri atau swasta yang penting 100 persen gratis,” ungkap Faisal.
Pemkot Bekasi telah menyampaikan bahwa siswa miskin yang bersekolah di swasta akan mendapat bantuan sebesar Rp250 ribu per bulan atau Rp3 juta per tahun.
Pengamat pendidikan, Imam Kobul Yahya, menekankan pentingnya verifikasi siswa untuk memaksimalkan program bantuan ini, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga pihak sekolah swasta untuk melaporkan siswa yang berasal dari keluarga miskin.
Anggaran Rp4,5 miliar yang selama ini tidak terserap maksimal diduga lantaran tidak diidentifikasi secara detail.
“Nggak bisa diserapkan karena mereka tidak merazia. Makanya perlu kejujuran, malah yang benar-benar miskin nggak bisa masuk, nggak kebagian,” ungkap Imam.
Ia menilai lebih baik 90 persen kuota PPDB untuk sekolah negeri diperuntukkan bagi siswa miskin, atau menggratiskan sekolah swasta.
“Pemerintah kota dan dinas pendidikan itu wajib menggratiskan, bukan hanya mensubsidi.
Katanya PPDB online itu sekolah negeri dan swasta sama saja, jadi jangan dibedakan lagi,” tambahnya (sur)
