MAROS, busernet.co.id || Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros 27 November 2024, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih calon Bupati. Peringatan ini disampaikan oleh Nirwana, S.H., Sekretaris Aliansi Advokasi Demokrasi Indonesia (AKSI-MAROS), yang menyoroti kekhawatiran atas semakin kuatnya cengkeraman dinasti politik dalam kepemimpinan daerah.
Ia meminta masyarakat Maros untuk mempertimbangkan dengan matang calon pemimpin yang benar-benar berintegritas dan mampu menjaga kepentingan rakyat.
Nirwana mengungkapkan bahwa Maros selama ini telah berada di bawah pengaruh kekuasaan yang terpusat dalam lingkup keluarga, yang memiliki jabatan strategis baik di eksekutif maupun legislatif.
Dengan posisi Bupati yang dipegang oleh sang ayah dan Ketua DPRD oleh sang anak, kondisi ini menciptakan tantangan serius bagi proses check and balance pemerintahan.
Ia khawatir bahwa pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, justru dikendalikan oleh segelintir orang dalam satu keluarga.
“Masyarakat Maros perlu waspada terhadap potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Dinasti politik ini berisiko menjauhkan transparansi dan mengesampingkan aspirasi masyarakat. Kami mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai rekam jejak calon kepala daerah demi menghindari kekuasaan yang berpusat pada kepentingan pribadi,” ujar Nirwana.
Nirwana juga menyoroti beberapa kebijakan di Maros yang dianggap lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu dan kurang berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia menjelaskan bahwa program-program pembangunan dan proyek infrastruktur kerap kali disinyalir hanya menguntungkan keluarga pejabat dan kroni mereka.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan betapa pentingnya masyarakat memilih calon bupati yang tidak terlibat dalam politik dinasti dan memiliki visi membangun Maros yang lebih inklusif.
Menurut Nirwana, dinasti politik di Maros juga menghambat ruang partisipasi publik. Alih-alih membuka dialog dan masukan dari masyarakat, kebijakan yang diambil lebih tertutup dan seolah diputuskan di lingkup keluarga.
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati memilih calon bupati yang memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan keluarga atau golongan tertentu.
Dalam pandangan Aliansi Advokasi Demokrasi Indonesia, Pilkada mendatang menjadi kesempatan penting bagi masyarakat Maros untuk menolak sistem oligarki keluarga dalam pemerintahan.
Nirwana menekankan bahwa pemilih memiliki peran besar dalam mengarahkan masa depan Maros melalui pilihan mereka. Ia mengingatkan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada kesejahteraan bersama.
“Jangan sampai kekuasaan di Maros terus dikuasai oleh satu keluarga. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemerintahan yang mengutamakan aspirasi dan kepentingan mereka, bukan sekadar melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu,” tambahnya.
Dengan suara kritis yang terus digaungkan, Nirwana berharap agar pemilih Maros dapat lebih bijak dalam menentukan pilihan.
Pilkada Maros mendatang diharapkan menjadi titik awal bagi perubahan yang lebih baik, di mana pemimpin yang terpilih adalah sosok yang berpihak pada rakyat dan membawa perubahan positif yang nyata.
