BEKASI, bussernet.co.id || Kejanggalan terlihat saat aktivis lingkungan Sopian dari Koalisi Kawali Indonesia Lestari – DPD Kabupaten Bekasi. Rabu, 3/7/24
Kawali DPD Kabupaten Bekasi melakukan monitoring di dua titik pembuangan sampah liar & B3 ilegal yaitu di Kp Pagadungan Desa Jaya Sampurna, Serang Baru, Kab Bekasi. Banner peringatan dan garis PPLH yang dipasang oleh GAKKUM KLHK RI tidak di pedulikan lagi oleh pengelola sampah liar dan limbah ilegal yang hingga kini masih beroperasi.
Sopian menyampaikan, di wilayah RT 08 yang telah di pasang garis PPLH oleh GAKKUM KLHK RI aktifitas di dalamnya masih tetap berjalan. Tempat yang diduga sebagai lokasi penampungan limbah B3 ilegal itu terlihat satu truk sedang melakukan dumping yang diduga itu adalah limbah B3. Dilokasi yang sama juga terlihat beberapa orang sedang sibuk beraktifitas. Saya juga sempat menemukan seperti serbuk baterai yang banyak dibuang tercecer di area tersebut, ungkap Sopian.
Kondisi itu juga ditemui di titik lokasi kedua yaitu di RT 09 masih di Kp Pagadungan, Desa Jaya Sampurna. Diduga sebagai tempat pembuangan sampah liar, Sopian kembali dikagetkan dengan rusaknya garis PPLH yang telah dipasang. Pembuangan sampah liar yang masih terus berlangsung sehingga menggunung itu juga tak mengindahkan lagi papan larangan yang dipasang oleh pihak GAKKUM KLHK RI.
Mengutip dari berita yang dimuat karawangbekasi.disway.id Minggu 09-06-2024,
“Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan Wilayah VI Kabupaten Bekasi, Husaen mengungkapkan setalah ditutup oleh KLHK pihaknya melakukan pengangkutan dan perapian di TPS liar tersebut.
” Jadi setelah ditutup sama KLHK kurang lebih dua minggu yang lalu pemilik TPS liar ini berkoordinasi dengan pihak UPTD untuk di fasilitasi 3 bak kontainer untuk pengangkutan sampah ke TPA Burangkeng. Jadi seminggu 2 atau 3 kali kita buang ke burangkeng, kata Husaen kepada Cikarang Ekspres, Minggu (9/6).’
Dari kutipan diatas jelas terlihat bahwa keputusan kepala UPTD Wilayah VI melakukan pengangkutan dan perapihan TPA ilegal itu sepihak tanpa melalui proses administratif. Hanya berkoordinasi dengan pemilik TPA ilegal dan telah merusak garis PPLH, ini jelas melanggar hukum, tegas Sopian.
Sopian menambahkan, tertulis di plang peringatan GAKKUM KLHK RI itu telah menegaskan bahwa merusak, membuka, memutus garis PPLH adalah PIDANA. Selain itu jika UPTD Wilayah VI melakukan tindakan, maka harus ada berita acara serah terima yang keluarkan oleh GAKKUM KLHK RI kepada DLH Kab Bekasi yang harus diinformasikan secara publik.
Keanehan prosedur dan lemahnya penindakan hukum kepada para penjahat lingkungan di Kabupaten Bekasi semakin menjadi tanda tanya besar. Kejahatan lingkungan akan terus terjadi jika proses penegakan hukum lemah dan telah dikangkangi oleh oknum-oknum yang berupaya membackup terjadinya kerusakan lingkungan. Hai ini menjadi PR dan raport merah dalam penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Bekasi, tutup Sopian, yang juga merupakan pengurus Kawali DPD Kabupaten Bekasi.
