Tapanuli Selatan, Busernet.co.id || Pelaksanaan Lelang Tender dan pegadaan langsung (PL) paket proyek di Kabupaten Tapsel TA 2024 yang akan direalisasikan ini harus dikawal benar-benar dengan exstra ketat sampai pekerjaannya proyeknya selesai.
Pasalnya, issu yang beredar di lapangan kuat dugaan daptar paket sudah ber nomor dan tercantum nama-nama bakal pemilik paket proyek (PL-Tender), sementara judul pekerjaan dan pagu anggaran paket dari pantauan wartawan dalam laman LPSE Kabupaten Tapsel belum ditayangkan.
Dari dugaan peristiwa diatas, kuat dugaan adanya pemenang lelang tender proyek sudah ditentukan sebelum melakukan proses tahapan-tahapan lelang tender yang harus dilalui.
Kelompok pemilihan kerja (Pokmil) di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) bersama Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tapsel, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), diduga bakal tekesan sekedar hanya formalitas saja.
“Karena, dugaan keberadaan dan perilaku seorang oknum non pejabat berinisial H ini sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan kontraktor/rekanan, LSM dan wartawan yang ada di wilayah Tapsel, bahkan, pada 13/11/2023 lalu, dari salah satu LSM sudah melakukan aksi demo terkait keberadaan dan perilaku oknum inisial H yang diduga mengumpulkan dan/atau mengutip fee proyek dan/atau Kewajiban.”
“Namun aksi demo dari salah satu LSM tersebut seolah tidak digubrisnya, atau apakah memang oknum inisial H tersebut tidak tersentuh oleh hukum ?. Seyogianya Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan respect terhadap adanya indikasi pungli demi menghidari terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan penyalah gunaan anggaran dalam PBJ. Sangat diharapkan kesungguhan dan sedianya mata dan telinga pihak yang berwenang (APH) mengusut tuntas dugaan ini.”
Dengan adanya dugaan tersebut apakah para kontraktor/rekanan bisa dikatakan masih melakukan persaingan usaha dengan secara sehat
Apakah lelang tender proyek di tapsel masih berpedoman pada Perpres tentang PBJ dan LKPP tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia
Dikonfirmasi oleh salah satu rekan tim wartawan, Senin 25/3/2024 melalui WA, guna meminta bantahan mereka terkait dugaan ini, Sani Harchan sebagai Kabag ULP, dan Kadis PUPR Fachri Hrp, Kadis Kesehatan dr. Rudi Hrp, Kadis Pendidikan Arman Pasaribu, Kadis Pertanian Henri Hamdani Hsb, Kadis Perkim Martua Raja Hrp, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hingga rilis berita ini dikirim ke meja redaksi, Rabu (27/3/2024) tak satupun diantara mereka yang memberikan bantahannya
