LEBAK, Busernet.co.id // Merujuk arahan yang dikeluarkan Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI bahwasannya dalam rangka menjalankan siklus yang baik dalam proses perencanaan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) maka setiap kabupaten/kota harus segera melaksanakan aksi 8 2023 dan Aksi 1 dan 2 tahun 2024 di awal tahun 2024.
Guna menindaklanjuti arahan Kemendagri RI tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak Provinsi Banten dengan dukungan USAID ERAT gelar giat Rapat Teknis Analisa dan Pemanfaatan Data Stunting untuk pengambilan Kebijakan PPS di Kabupaten Lebak, giat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak Budi Santoso, Selasa (6/2/2024) di Hotel Horison Rahaya Resort Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Banten.
Giat Ratek tersebut dihadiri oleh para Kepala OPD terkait, Satgas PPS Provinsi Banten, jajaran USAID ERAT, LP3ES, Baznas Lebak dan JP4M Lebak. Budi dalam smengawali sambutannya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak USAID yang mendukung secara penuh pembiyaan kegiatan tersebut selanjutnya dia memaparkan angka prevalensi stunting Kabupaten Lebak berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat EPPGBM, Menurut Budi, di Kabupaten Lebak prevalensi stunting berdasarkan data SSGI pada tahun 2022 juga menunjukkan tren penurunan, yakni sebanyak 1,1% dibanding tahun 2021, dari sebesar 27,3% menjadi 26,2%. Angka prevalensi tersebut menempatkan kabaputen lebak pada posisi ke-3 terbesar di Provinsi Banten setelah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Sementara data hasil survei SSGI tahun 2023 belum dirilis oleh kemenkes sampai dengan hari ini.
Namun Budi mengutarakan jika dibandingkan dengan data hasil pengukuran berdasarkan EPPGBM, prevalensi stunting di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 sudah mencapai 4,27% dan terus menurun sampai dengan akhir 2023 menjadi sebesar 3,69% dengan jumlah balita stunting sebanyak 3.862 balita dari 104.696 balita yang diukur. Selanjutnya Budi menyampaikan upaya keberpihakan anggaran terhadap penanganan stunting di Kabupaten Lebak, menurutnya saat ini untuk tahun 2024 telah dianggarkan sekitar 125 Milyar untuk OPD terkait yang bersumber dari APBN maupun APBD .
Di penghujung sambutan budi memberikan penekanan akan pentingnya pendataan dan pendokumentasian kegiatan dari setiap OPD ataupun lembaga-lembaga di luar pemerintahan, hal ini menurut budi akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan, “Kalau sistem pendataan kita tidak baik maka kebijakan yang dikeluarkan pun menjadi tidak baik pula” Pungkasnya.
Sementara itu, Sersani Wahyudi selaku perwakilan dari pihak USAID yang mendukung penuh dari segi pembiayaan sekaligus penyelenggara kegiatan menuturkan bahwa proses analisis data akan menjadi bagian yang sangat penting untuk pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan Percepatan Penurunan Stunting, sehingga penguatan kapasitas dalam hal pemanfaatan data oleh TPPS perlu dilaksanaka sehingga hal tersebut menjadi motivasi USAID ERAT bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas TPPS dalam rangka Pemanfaatan Data Stunting untuk Pengambilan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lebak”.
Wahyudi menambahkan bahwa output giat tersebut selain memunculkan kesepahaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan PPS juga untuk meningkatkan kemampuan TPPS dalam menganalisis dan memanfaatkan data stunting untuk pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lebak.
“Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari, hari ini dan besok (6-7/2/2024 red), hari ini dibuka oleh Pak Sekda, besok sekitar jam 13.00 Insya Allah Pak Pj Bupati akan turut memberikan arahan-arahan kepada kita semua untuk perbaikan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Lebak ini” Pungkasnya.
(Sukma)
